Pemkab Klaten Rehab 1.715 Unit RTLH hingga Akhir Tahun

KLATEN – FBINEWS

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menyalurkan bantuan sosial rehab Rumah Tak Layak Huni (RTLH), bersumber dana APBD Perubahan Kabupaten Klaten tahun 2022. Penyaluran bantuan tersebut digelar secara simbolis di Gedung Sunan Pandanaran Klaten, Kamis (8/12/2022).

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperwaskim) Kabupaten Klaten, Pramana Agus Wijanarka mengatakan, berdasarkan pendataan, hingga akhir 2021 jumlah RTLH di Klaten mencapai 18.011 unit. Di Klaten sendiri, penanganan RTLH dilakukan secara simultan, dan bersama-sama, baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat.

“Keberadaan papan atau rumah layak huni, menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Selain itu rumah layak huni merupakan kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat. Sehingga, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk andil dalam pemenuhan kebutuhan tersebut,” paparnya, saat menyampaikan laporan dalam kegiatan sosialisasi bansos RTLH.

Kegiatan itu dihadiri secara langsung oleh Bupati Klaten Sri Mulyani dan Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya, serta jajaran Forkompimda Kabupaten Klaten. Hadir pula perwakilan pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat penerima manfaat bansos rehab RTLH.

Menurutnya, pada 2022, Pemkab Klaten telah menganggarkan kegiatan bansos rehab RTLH sebanyak 35 unit pada APBD murni tahun 2022 di lokasi kegiatan TMMD maupun KBMKB. Sementara pada APBD perubahan tahun ini, Pemkab Klaten menganggarkan rehab RTLH sebanyak 552 unit yang tersebar di lokasi penanganan desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Sementara, nilai bantuan sebesar Rp12 juta per unit RTLH sasaran.

“Pemkab Klaten secara bertahap terus mencurahkan perhatian terhadap RTLH. Kegiatan ini sebagai upaya mendukung pengentasan kemiskinan di desa-desa tersebut,” ungkapnya.

Pramana menambahkan, selain dari APBD, baik murni maupun perubahan, tahun ini juga disalurkan bansos rehab RTLH dari berbagai sumber lainnya. Seperti Baznas, bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maupun Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR.

“Sehingga total RTLH yang direhab mencapai 1.715 unit,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Klaten Sri Mulyani menyampaikan, pada 2022 Pemerintahan Kabupaten Klaten telah mengalokasikan anggaran perbaikan rumah tidak layak huni, yang difokuskan ke 25 desa miskin ekstrem di lima kecamatan. Ia berharap kegiatan ini turut menggerakkan elemen masyarakat yang di desa, untuk membantu masyarakat yang mendapatkan alokasi RTLH dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, dengan sistem gotong royong.

“Dengan sistem gotong royong dan bantuan stimulan ini, insyaallah, rumah yang tadinya mungkin tidak layak atau rumah yang tidak sehat, rumah bapak dan ibu semuanya sudah bisa ditempati dengan keluarga, dengan penuh kenyamanan dan insyaallah sehat,” ungkapnya.

**